Sushi Yay Halal

Di tengah rak-rak supermarket, di kemasan makanan ringan, hingga pada botol produk kosmetik, logo "Halal" telah menjadi pemandangan yang tak asing bagi masyarakat Indonesia. Label ini bukan sekadar simbol keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi jaminan kualitas, kebersihan, dan keamanan yang dipercaya oleh konsumen. Di balik proses panjang dan ketat untuk mendapatkan label tersebut, ada satu lembaga pemerintah yang memegang peranan sentral: BPJPH.

Bagi sebagian besar masyarakat, singkatan BPJPH mungkin masih terdengar asing. Namun, bagi para pelaku usaha dan pengamat industri halal, nama ini adalah pilar utama yang merevolusi sistem jaminan produk halal di Tanah Air. BPJPH adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sebuah lembaga yang dibentuk untuk menata ulang, meregulasi, dan mengakselerasi penyelenggaraan jaminan produk halal secara nasional.

Artikel ini akan mengupas tuntas seluk-beluk BPJPH, mulai dari sejarah pembentukannya, peran dan wewenang yang diembannya, alur kerja sertifikasi yang dijalankannya, hingga dampaknya yang signifikan dalam membangun Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia.

Lahirnya Sebuah Era Baru: Sejarah dan Landasan Hukum BPJPH

Sebelum kehadiran BPJPH, proses sertifikasi halal di Indonesia bersifat sukarela (voluntary) dan otoritasnya berada di tangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui lembaga bentukan mereka, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI). Selama puluhan tahun, LPPOM MUI telah menjadi rujukan utama dan membangun fondasi kepercayaan masyarakat terhadap produk halal.

Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen dan kompleksitas rantai pasok global, pemerintah memandang perlu adanya sebuah payung hukum yang lebih kuat dan peran negara yang lebih sentral. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum, standardisasi, dan perlindungan yang lebih komprehensif bagi konsumen Muslim, sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Titik balik ini terjadi pada 17 Oktober 2014, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Undang-undang inilah yang menjadi landasan hukum utama bagi lahirnya BPJPH. Salah satu mandat terpenting dari UU JPH adalah transformasi sistem sertifikasi halal dari yang semula bersifat sukarela menjadi wajib (mandatory) untuk produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Untuk melaksanakan amanat besar ini, BPJPH secara resmi dibentuk di bawah naungan Kementerian Agama. Kehadirannya menandai pergeseran paradigma: negara, melalui BPJPH, kini menjadi regulator utama, penyelenggara, dan penerbit sertifikat halal, sementara peran lembaga lain diatur dalam sebuah ekosistem yang sinergis.

Peran, Tugas, dan Wewenang: Apa Sebenarnya yang Dilakukan BPJPH?

Sebagai penyelenggara tunggal Jaminan Produk Halal (JPH), BPJPH memiliki peran, tugas, dan wewenang yang sangat luas dan strategis. BPJPH bukanlah lembaga yang bekerja sendiri, melainkan bertindak sebagai dirigen dalam sebuah orkestra halal yang melibatkan berbagai pihak.

Tugas dan wewenang utama BPJPH, sebagaimana diamanatkan oleh UU JPH dan peraturan turunannya, meliputi:

1. Regulator dan Pembuat Kebijakan: BPJPH bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Jaminan Produk Halal. Ini termasuk membuat standar, prosedur, dan kriteria yang harus dipenuhi oleh produk agar bisa mendapatkan sertifikat halal.

2. Penerbit Sertifikat Halal: Inilah fungsi paling krusial. Setelah seluruh proses pemeriksaan dan penetapan fatwa selesai, BPJPH adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menerbitkan Sertifikat Halal yang berlaku secara nasional. BPJPH juga berwenang untuk mencabut sertifikat jika ditemukan pelanggaran.

3. Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH): BPJPH tidak melakukan audit atau pemeriksaan produk secara langsung ke lapangan. Tugas tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yaitu lembaga independen (bisa didirikan oleh masyarakat, lembaga keagamaan, atau perguruan tinggi) yang telah diakreditasi oleh BPJPH. BPJPH bertugas memastikan LPH memiliki kompetensi, integritas, dan sumber daya yang memadai.

4. Registrasi dan Pengelolaan Data: BPJPH mengelola seluruh proses pendaftaran permohonan sertifikasi halal melalui sistem digital terintegrasi bernama SIHALAL. Selain itu, BPJPH juga melakukan registrasi sertifikat halal dari lembaga luar negeri yang telah memiliki perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition Agreement) dengan Indonesia.

5. Sosialisasi, Edukasi, dan Pembinaan: BPJPH memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal. Ini termasuk melakukan pembinaan terhadap penyelia halal dan mengawasi kinerja LPH di seluruh Indonesia.

6. Kerja Sama Internasional: Untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global, BPJPH aktif menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga sertifikasi halal internasional.

Alur Proses Sertifikasi Halal: Sinergi Tiga Pilar Utama

Salah satu hal yang sering menimbulkan kebingungan adalah bagaimana alur proses sertifikasi halal di era BPJPH. Sistem baru ini dibangun di atas sinergi tiga pilar utama: BPJPH, LPH, dan MUI.

Berikut adalah alur prosesnya secara sederhana:

1. Pendaftaran oleh Pelaku Usaha: Pelaku usaha (produsen, importir, distributor) mengajukan permohonan sertifikasi secara online melalui sistem SIHALAL (sihalal.gov.id). Di tahap ini, pelaku usaha melengkapi data perusahaan, data produk, daftar bahan, dan dokumen sistem jaminan produk halal.

2. Pemilihan LPH: Setelah pendaftaran diverifikasi oleh BPJPH, pelaku usaha memilih salah satu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah terakreditasi untuk melakukan audit.

3. Audit oleh LPH: Auditor dari LPH yang ditunjuk akan melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Proses ini mencakup verifikasi bahan baku, pemeriksaan fasilitas produksi, pengecekan alur proses, hingga sistem penanganan produk untuk memastikan tidak ada kontaminasi dari bahan yang tidak halal atau najis.

4. Sidang Fatwa oleh MUI: Hasil audit dari LPH kemudian diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui komisi fatwanya. MUI akan menggelar sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk berdasarkan laporan auditor dan kaidah syariah. Jika produk dinyatakan halal, MUI akan mengeluarkan Ketetapan Halal.

5. Penerbitan Sertifikat oleh BPJPH: Berdasarkan Ketetapan Halal dari MUI, BPJPH akan menerbitkan Sertifikat Halal resmi. Sertifikat ini menjadi bukti legal bahwa produk tersebut telah memenuhi standar halal yang berlaku di Indonesia.

Model kerja sama ini mendudukkan setiap lembaga pada porsinya: BPJPH sebagai regulator dan administrator, LPH sebagai auditor teknis di lapangan, dan MUI sebagai otoritas fatwa keagamaan.

Dampak dan Signifikansi BPJPH bagi Indonesia

Kehadiran BPJPH membawa dampak transformatif yang luas, tidak hanya bagi konsumen dan produsen, tetapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.

• Bagi Konsumen: Sistem yang diatur negara memberikan kepastian hukum dan jaminan yang lebih kuat. Konsumen Muslim mendapatkan ketenangan batin (peace of mind) karena produk yang beredar telah melalui proses verifikasi yang terstandarisasi dan diawasi pemerintah.

• Bagi Pelaku Usaha: Meskipun awalnya dianggap sebagai tantangan, kewajiban sertifikasi halal justru membuka banyak peluang. Sertifikat Halal menjadi nilai tambah (added value) yang meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pangsa pasar, dan menjadi "paspor" untuk menembus pasar ekspor ke negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan pasar global lainnya.

• Bagi Perekonomian Nasional: Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pemimpin ekonomi halal global. BPJPH menjadi instrumen negara untuk menata ekosistem halal, mulai dari industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, pariwisata, hingga keuangan syariah. Ini mendukung visi Indonesia untuk menjadi Pusat Produsen Halal Dunia pada tahun 2024.

Tantangan, Inovasi, dan Masa Depan

Perjalanan BPJPH tidaklah mulus. Tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana memastikan jutaan produk, terutama yang berasal dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dapat tersertifikasi sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. Biaya, literasi digital, dan kompleksitas administrasi menjadi kendala utama bagi pelaku usaha kecil.

Menjawab tantangan ini, BPJPH dan pemerintah meluncurkan berbagai inovasi, di antaranya:

• Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis): Sebuah program afirmasi yang menyediakan kuota sertifikasi gratis bagi UMKM dengan biaya ditanggung oleh pemerintah.
• Mekanisme Self-Declare: Untuk usaha mikro dan kecil dengan produk berisiko rendah, proses sertifikasi disederhanakan melalui pernyataan kehalalan produk oleh pelaku usaha itu sendiri, yang didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH).
• Digitalisasi Penuh: Platform SIHALAL terus dikembangkan untuk membuat proses lebih transparan, cepat, dan efisien.

Kesimpulan: BPJPH Bukan Sekadar Akronim

BPJPH lebih dari sekadar singkatan dari sebuah badan pemerintah. Ia adalah representasi dari komitmen negara untuk melindungi warganya, memberdayakan pelaku usahanya, dan membangun fondasi ekonomi yang kuat berbasis nilai-nilai kehalalan. Sebagai arsitek utama ekosistem Jaminan Produk Halal, BPJPH memegang kunci untuk membuka potensi raksasa industri halal Indonesia.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, ulama, pelaku usaha, dan masyarakat, BPJPH diharapkan mampu membawa Indonesia tidak hanya sebagai konsumen produk halal terbesar, tetapi juga sebagai produsen dan eksportir produk halal terkemuka di panggung dunia.

Di tengah lanskap kuliner Indonesia yang dinamis, restoran dengan konsep kopitiam atau kedai kopi modern telah menjamur dan merebut hati banyak orang. Salah satu nama yang sangat populer adalah Eastern Kopi TM. Dengan suasana yang nyaman, interior yang khas, dan menu yang menggugah selera—mulai dari kopi tarik, roti kaya, hingga hidangan berat seperti nasi lemak dan kwetiau—Eastern Kopi TM menjadi destinasi favorit untuk berkumpul bersama keluarga dan teman.

Namun, di balik popularitasnya, muncul satu pertanyaan krusial yang sering dilontarkan oleh konsumen Muslim di Indonesia: Apakah Eastern Kopi TM halal?

Pertanyaan ini bukanlah tanpa alasan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, jaminan kehalalan sebuah produk atau layanan kuliner adalah faktor utama dalam pengambilan keputusan. Jawaban untuk pertanyaan ini tidak sesederhana "ya" atau "tidak". Untuk memahaminya secara komprehensif, kita perlu menelusuri lebih dalam apa arti "halal" dalam konteks sertifikasi, membedahnya dari klaim sepihak restoran, dan memahami titik-titik kritis yang ada.

Mengenal Konsep Eastern Kopi TM dan Klaim yang Beredar

Eastern Kopi TM mengusung konsep perpaduan budaya kuliner Peranakan, Melayu, dan Tionghoa, yang umum ditemukan di Singapura dan Malaysia. Menu-menu andalannya seperti Nasi Lemak Malaka, Kwetiau Penang, dan Roti Panggang Srikaya adalah cerminan dari akulturasi budaya tersebut.

Ketika pertanyaan tentang kehalalan muncul, pihak Eastern Kopi TM atau staf di lapangan sering kali memberikan jawaban bahwa restoran mereka "No Pork, No Lard" (Tidak Mengandung Babi, Tidak Mengandung Minyak Babi). Klaim ini sering kali cukup untuk meyakinkan sebagian konsumen. Logikanya sederhana: jika tidak ada babi, maka makanan tersebut aman untuk dikonsumsi.

Akan tetapi, dalam standar kehalalan Islam yang diakui secara formal, klaim "No Pork, No Lard" belumlah cukup untuk menyatakan suatu produk atau restoran sebagai "halal". Di sinilah letak inti dari kebingungan dan perdebatan yang terjadi.

Perbedaan Mendasar: "No Pork, No Lard" vs. Sertifikasi Halal Resmi

Memahami perbedaan antara kedua istilah ini adalah kunci untuk menjadi konsumen yang cerdas dan bijak.

1. "No Pork, No Lard" (Klaim Sepihak)

   • Sifat: Ini adalah pernyataan atau klaim yang dibuat oleh pihak produsen atau restoran itu sendiri (self-claim).
   • Cakupan: Klaim ini hanya berfokus pada dua bahan spesifik: daging babi dan turunannya seperti minyak babi. Restoran menyatakan bahwa mereka secara sadar tidak menggunakan kedua bahan ini dalam masakan mereka.
   • Keterbatasan: Klaim ini tidak mencakup keseluruhan proses dan bahan baku. Ia tidak memberikan jaminan atas status kehalalan bahan-bahan lain, proses penyembelihan hewan, potensi kontaminasi silang, atau kebersihan peralatan masak dari najis.

2. Sertifikasi Halal Resmi (Verifikasi Pihak Ketiga)

   • Sifat: Ini adalah pengakuan formal yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, di Indonesia saat ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) setelah melalui proses audit yang ketat oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) seperti LPPOM MUI.
   • Cakupan: Sertifikasi halal mencakup seluruh rantai pasok dari hulu ke hilir (from farm to table). Prosesnya sangat komprehensif, meliputi:
     • Bahan Baku: Semua bahan, mulai dari daging, minyak, bumbu, saus, hingga bahan tambahan pangan, harus dipastikan berasal dari sumber yang halal.
     • Proses Penyembelihan: Untuk daging (sapi, ayam, dll.), harus dipastikan disembelih sesuai dengan syariat Islam.
     • Proses Produksi: Seluruh fasilitas produksi, dapur, dan peralatan masak harus bebas dari najis (termasuk babi, darah, dan alkohol) dan tidak boleh ada risiko kontaminasi silang (cross-contamination) dengan bahan non-halal.
     • Sumber Daya Manusia: Karyawan yang terlibat dalam proses produksi harus mendapatkan pelatihan mengenai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).
   • Jaminan: Adanya logo halal resmi memberikan jaminan dan ketenangan batin (peace of mind) bagi konsumen Muslim karena telah melalui verifikasi oleh pihak ketiga yang independen dan kompeten.

Hingga saat artikel ini ditulis, setelah pengecekan melalui situs resmi BPJPH (info.halal.go.id) maupun LPPOM MUI (halalmui.org), Eastern Kopi TM belum terdaftar sebagai restoran yang memiliki sertifikat halal resmi. Ini berarti, meskipun mereka mengklaim "No Pork, No Lard", mereka belum melalui proses audit komprehensif untuk mendapatkan status halal yang diakui secara nasional.

Menelisik Titik Kritis Kehalalan pada Menu ala Kopitiam

Mengapa sertifikasi menjadi begitu penting, bahkan jika sebuah restoran tidak menyajikan babi? Mari kita bedah beberapa titik kritis (critical points) kehalalan yang mungkin ada pada menu-menu seperti yang disajikan di Eastern Kopi TM:

1. Daging Ayam dan Sapi: Dari mana asal daging ayam dan sapi yang digunakan? Apakah pemasoknya memiliki sertifikat halal? Apakah proses penyembelihannya sudah sesuai syariat Islam? Tanpa sertifikasi, status ini tidak dapat diverifikasi.

2. Saus dan Bumbu Masak: Hidangan Tionghoa Peranakan sering kali menggunakan berbagai macam saus dan bumbu yang kompleks. Beberapa bahan yang perlu diwaspadai dalam masakan sejenis (meski belum tentu digunakan oleh Eastern Kopi TM) adalah:

   • Ang Ciu (Arak Masak Merah): Sering digunakan untuk menambah aroma pada tumisan. Ang Ciu jelas haram karena mengandung alkohol.
   • Mirin dan Sake: Bumbu masak asal Jepang ini juga mengandung alkohol dan sering digunakan dalam masakan fusion Asia.
   • Kecap Asin dan Saus Tiram: Beberapa jenis kecap atau saus tiram dapat melalui proses fermentasi yang melibatkan mikroba atau enzim yang status kehalalannya perlu dipastikan. Ada pula produk yang mungkin mengandung turunan non-halal.
   • Cuka (Vinegar): Proses pembuatan cuka perlu ditelusuri untuk memastikan tidak berasal dari sumber non-halal seperti arak (wine vinegar).

3. Minyak dan Lemak: Meskipun mengklaim "No Lard", jenis minyak goreng yang digunakan perlu dipastikan. Apakah minyak tersebut murni minyak nabati? Apakah fasilitas produksinya terbebas dari kontaminasi dengan fasilitas pengolahan lemak hewani non-halal?

4. Potensi Kontaminasi Silang: Ini adalah salah satu titik kritis yang paling sering diabaikan. Di dapur profesional, bagaimana pihak restoran memastikan wajan, pisau, talenan, dan peralatan masak lainnya tidak pernah bersentuhan dengan bahan non-halal? Jika sebuah restoran memiliki cabang lain atau dapur pusat yang juga mengolah bahan non-halal, risiko kontaminasi menjadi lebih tinggi. Sertifikasi halal akan memastikan adanya prosedur pemisahan yang ketat.

Sikap Konsumen Muslim: Bagaimana Seharusnya?

Menghadapi situasi ini, keputusan akhir sepenuhnya kembali kepada keyakinan dan tingkat kehati-hatian (wara’) masing-masing individu. Berikut adalah beberapa panduan yang bisa dipertimbangkan:

1. Prioritaskan yang Bersertifikat: Langkah paling aman adalah selalu memilih restoran atau produk yang sudah jelas memiliki logo halal dari BPJPH. Ini adalah cara termudah untuk mendapatkan ketenangan tanpa perlu meragukannya.

2. Lakukan Verifikasi Mandiri: Jangan hanya percaya pada informasi dari mulut ke mulut. Manfaatkan teknologi untuk memeriksa status kehalalan sebuah merek melalui situs resmi info.halal.go.id atau aplikasi Halal MUI.

3. Pahami Tingkat Risiko: Jika Anda tetap ingin mencoba restoran yang belum bersertifikat, pahami bahwa Anda mengambil risiko atas ketidakpastian status kehalalannya. Klaim "No Pork, No Lard" memang mengurangi risiko utama, tetapi tidak menghilangkan semua potensi titik kritis lainnya.

4. Bertanya kepada Pihak Restoran: Jangan ragu untuk bertanya secara detail kepada manajer atau staf restoran. Tanyakan tentang asal-usul bahan baku, terutama daging, dan apakah mereka menggunakan bumbu yang mengandung alkohol. Meskipun jawaban mereka mungkin tidak selalu bisa diverifikasi, ini menunjukkan bahwa Anda adalah konsumen yang peduli.

Kewajiban Sertifikasi Halal di Indonesia dan Masa Depan

Penting untuk diketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), Indonesia sedang bergerak menuju era kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Tahap penahapan kewajiban ini sudah dimulai, dan untuk produk makanan dan minuman, tenggat waktunya adalah 17 Oktober 2024.

Artinya, ke depannya, semua pelaku usaha kuliner seperti Eastern Kopi TM akan diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal jika ingin terus beroperasi dan melayani pasar Indonesia yang mayoritas Muslim. Ini adalah langkah positif yang akan memberikan kepastian dan perlindungan lebih bagi konsumen.

Kesimpulan

Jadi, apakah Eastern Kopi TM halal? Berdasarkan data dan standar formal yang berlaku di Indonesia saat ini, jawabannya adalah: Eastern Kopi TM belum memiliki sertifikat halal resmi dari BPJPH.

Restoran ini beroperasi dengan klaim "No Pork, No Lard", yang merupakan sebuah niat baik untuk menyambut konsumen Muslim. Namun, klaim ini tidak setara dengan jaminan kehalalan yang komprehensif sebagaimana yang disyaratkan dalam Islam dan diverifikasi melalui proses sertifikasi. Terdapat berbagai titik kritis—mulai dari status penyembelihan daging, komposisi bumbu, hingga potensi kontaminasi silang—yang statusnya tidak dapat dipastikan tanpa adanya audit dari lembaga yang berwenang.

Bagi konsumen Muslim, keputusan untuk bersantap di sana kembali kepada prinsip kehati-hatian dan keyakinan pribadi. Bagi yang memegang teguh prinsip untuk hanya mengonsumsi yang sudah jelas dan pasti kehalalannya, maka menunggu hingga Eastern Kopi TM (dan restoran sejenis lainnya) resmi mengantongi sertifikat halal adalah pilihan yang paling bijaksana.

Pada akhirnya, diskusi ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengedukasi. Semakin sadar konsumen akan pentingnya sertifikasi halal, semakin terdorong pula para pelaku usaha untuk transparan dan memenuhi standar tersebut, menciptakan ekosistem industri kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga amanah dan menenangkan bagi semua.